Karawang, Kamis 20-11-2025 – Permasalahan banjir tahunan di Karawang kembali menjadi sorotan. Desa Karangligar dan Mekarmulya, dua wilayah yang hampir setiap tahun terendam banjir sejak lebih dari 14 tahun lalu, kembali mengalami dampak serius yang bukan hanya mengancam rumah warga, tetapi juga mengganggu stabilitas pangan.
Wakil Ketua DPR RI yang berdomisili di Karawang mengungkapkan bahwa persoalan banjir ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan menyangkut langsung misi besar pemerintah terkait ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya lahir dan besar di Karawang. Saya merasakan banjir yang sama seperti warga Karangligar dan Mekarmulya. Dulu saya masih kecil banjir terjadi ketika tanggul Sungai Citarum jebol. Jadi saya sangat mengerti bagaimana perasaan masyarakat yang terdampak banjir ini,” ujarnya.
Menurutnya, banjir yang terus berulang tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat, namun juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Karawang adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, dan setidaknya 160 hektar sawah terdampak akibat banjir tahunan ini.
“Banjir di Karawang mengganggu ketahanan pangan nasional kita. Presiden Prabowo memiliki mimpi besar tentang swasembada pangan dan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, lahan-lahan pertanian harus diproteksi dari ancaman tahunan seperti ini,” jelasnya.
Selain sawah, banjir juga merendam permukiman warga secara masif. Setidaknya 667 rumah di Karangligar dan 924 rumah di Mekarmulya, serta fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan balai warga turut terdampak. Kondisi ini menegaskan bahwa kerugian sosial-ekonomi masyarakat semakin berat setiap tahun.
Menghadapi persoalan yang berulang ini, pemerintah pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Karawang, dan DPR RI mengambil langkah kolaboratif untuk menyelesaikan masalah dari hulu, bukan hanya sekadar penanganan artifisial.
“Penanganan banjir tidak bisa lagi hanya bersifat artifisial. Akar masalahnya harus diselesaikan. Pemda Karawang telah membantu proses pembebasan lahan, sementara DPR RI dan PUPR menyiapkan pendanaan yang seluruhnya ditanggung pemerintah pusat,” tegasnya.
Upaya lintas lembaga ini disebut sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan pangan nasional. Penanganan struktural di hulu aliran Citarum, penguatan tanggul, normalisasi aliran, serta perbaikan tata ruang dianggap menjadi langkah mendesak yang harus segera dituntaskan.
“Banjir Karawang bukan hanya bencana tahunan—ini ancaman terhadap pangan nasional. Kolaborasi pusat dan daerah adalah momentum penting untuk memastikan Karawang tetap menjadi lumbung pangan strategis Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Dani
Editorial: Ditolutfi
0 Komentar