Karawang – Upaya penanganan banjir tahunan di Karawang memasuki fase pembangunan setelah pimpinan DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pemerintah daerah turun langsung meninjau perkembangan penanganan bencana yang selama lebih dari 14 tahun melanda kawasan Karangligar dan Mekarmulya.
kunjungan kerja ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Anggota Komisi V DPR RI Robert Rouw, Tamanuri, , Teguh Iswara, dan Mori Hanafi, turut hadir pula anggota DPR komisi 12 Ghulam Muhammad Syahron. Kunjungan kerja ini juga mengundang jajaran pejabat Kementerian PU serta Ketua BBWS Citarum.
Dalam paparannya, Saan Mustopa menegaskan bahwa banjir Karawang bukan hanya bencana tahunan, tetapi telah menjadi ancaman bagi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“Ada 667 rumah di Karangligar dan 924 rumah di Mekarmulya yang terendam setiap tahun. Fasilitas umum seperti masjid dan sekolah ikut terdampak. Kita bergerak bersama PU, Pemda, dan DPR untuk menyelesaikan akar masalahnya,” tegas Saan.
Saan menyampaikan proyek ini merupakan kolaborasi bersama. Pemda Karawang membantu proses pembebasan lahan, sedangkan DPR RI dan PU menyiapkan pendanaan dan pembangunan yang seluruhnya bersumber dari pusat.
“Ini bentuk komitmen negara. Penanganan banjir tidak boleh lagi artifisial, melainkan harus menuntaskan akarnya,” tambahnya.
Penyebab Ilmiah: Land Subsidence, Backwater Effect, dan Penurunan Kapasitas Sungai.
Ketua BBWS Citarum memaparkan temuan teknis penyebab banjir yang terus berulang:
• Penurunan tanah (land subsidence) hingga 2 meter pada 2007–2015, dengan laju 1,11 cm per tahun.
• Penurunan kapasitas Sungai Cibeet, menyebabkan luapan air semakin besar.
• Efek aliran balik (backwater) dari Sungai Cibeet yang masuk melalui:
• Saluran pembuang Cidawolong
• Saluran pembuang Kedunghurang
• Genangan banjir pada Maret 2025 mencapai 160 hektare dan hampir 1.700 rumah terdampak.
Untuk mengatasi masalah ini, proyek penanganan dilakukan melalui dua struktur utama:
1. Pemasangan pintu air dan pompa untuk mencegah aliran balik.
2. Normalisasi serta penanggulan saluran pembuang agar aliran air tidak kembali ke permukiman.
“Dengan mekanisme ini, genangan dari 160 hektare bisa direduksi menjadi hanya beberapa hektare saja. Kami optimis mulai berjalan pada Juli–Agustus tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian alih fungsi lahan agar tidak memunculkan masalah baru berupa banjir dan konflik tanah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyampaikan bahwa penanganan banjir Karawang sudah masuk agenda prioritas nasional.
“Kami datang karena ini kewajiban kami sebagai anggota dewan. Karawang patut bangga karena ada putra daerah yang menjadi Wakil Ketua DPR RI dan konsisten memperjuangkan daerahnya,” kata Robert, merujuk pada Saan Mustopa.
Robert menegaskan bahwa tanpa dukungan politik DPR, penanganan ini tidak akan mencapai tahap implementasi seperti sekarang.
“Kang Saan adalah inisiator dari usulan penyelesaian banjir ini. Kami menargetkan Juni–Agustus 2026 semuanya sudah beroperasi penuh. Kami akan mengawal proyek ini sampai tuntas,” ujarnya.
0 Komentar