KARAWANG — Kunjungan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, ke lokasi pengungsian banjir di Kabupaten Karawang menjadi penegasan komitmen negara dalam memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Dalam kunjungan tersebut, Saan Mustopa meninjau langsung kondisi para pengungsi yang berasal dari Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur.
Di sela peninjauan, Saan Mustopa mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera menyusun perencanaan normalisasi Sungai Citarum secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang berulang di wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.
“Perencanaan dan program normalisasi harus mulai dihitung, baik dari sisi badan sungai maupun bantaran. Kami di DPR akan mendorong ini,” ujar Saan Mustopa usai meninjau posko pengungsian banjir di kawasan Resinda, Karawang, Minggu (25/1/2026).
Menurut Saan Mustopa, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan di wilayah terdampak, tetapi harus dibarengi dengan normalisasi Sungai Citarum sebagai satu kesatuan sistem. Ia menekankan peran strategis BBWS Citarum dalam merancang dan melaksanakan normalisasi sungai.
“Kalau di hulu hujan deras, daya tampung sampai ke hilir Karawang, Bekasi, hingga Muara Gembong tidak mampu menampung air karena pendangkalan,” jelas Saan Mustopa.
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa normalisasi Sungai Citarum harus disertai dengan penertiban bantaran sungai, penanganan pelanggaran, serta upaya penghijauan untuk menjaga daya dukung lingkungan.
“Normalisasi harus dilakukan, ditambah penertiban bantaran sungai, penanganan pelanggaran, serta penghijauan,” tegas Saan Mustopa.
Meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Saan Mustopa menilai perencanaan normalisasi Sungai Citarum tetap harus disusun sejak sekarang. Pasalnya, persoalan Sungai Citarum saat ini tidak hanya menyangkut pencemaran, tetapi juga pendangkalan yang memicu banjir berulang.
“Seperti di Karangligar, Karawang, kami minta BBWS Citarum menghitung kebutuhan anggaran dan langkah-langkahnya. Mana yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah daerah yang dilalui Sungai Citarum, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Saan Mustopa, penanganan banjir dapat dilakukan secara kolaboratif lintas pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya skema normalisasi yang utuh agar kebutuhan anggaran dan tahapan pengerjaan dapat tergambar dengan jelas.
“Yang penting skema normalisasi dibuat utuh. Memang tidak mungkin dilakukan sekaligus dengan anggaran besar, perlu bertahap. Tapi semua itu membutuhkan perencanaan, termasuk gambaran kebutuhan anggarannya,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Saan Mustopa juga menyalurkan bantuan logistik bagi sekitar 1.000 pengungsi banjir yang berasal dari Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur. Hingga kini, sebagian besar rumah warga di dua desa tersebut masih terendam banjir sehingga warga terpaksa bertahan di lokasi pengungsian.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah desa, BPBD, dan pemerintah daerah yang telah menyediakan dapur umum serta layanan dasar bagi para pengungsi. Menurutnya, kebutuhan makanan dan layanan kesehatan selama masa pengungsian telah terpenuhi dengan baik.
“Selama mengungsi, semua kebutuhan kesehatan dan makanan disediakan. Ada anak-anak, lansia, bahkan warga yang sakit, dan pelayanan kesehatan dari puskesmas juga tersedia. Dari sisi penanganan, ini sudah sangat memadai,” ungkap Saan Mustopa.
Meski sempat surut, Saan Mustopa mengungkapkan ketinggian air di sejumlah wilayah masih bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya debit Sungai Citarum akibat hujan deras yang terjadi di wilayah hulu.
Penulis: Muhammad Dandi
0 Komentar