Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, serta jajaran pimpinan BUMN, di antaranya Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PT PLN. Juga beberapa stakeholder lainnya.
Rapat ini digelar untuk mempertajam fokus penanganan dan pemulihan pascabencana di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L), BUMN, hingga pemerintah daerah terdampak bencana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
“Dalam pemulihan pascabencana kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa saja yang akan ditangani. Kementerian, lembaga, pemda, DPR, dan BUMN harus bersinergi agar anggaran efisien dan tepat sasaran,” ujar Dasco.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, koordinasi diperlukan untuk memusatkan perencanaan anggaran pemulihan pascabencana, sehingga respons terhadap bencana dapat dilaksanakan secara optimal.
“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pemulihan dan pembangunan infrastruktur merupakan faktor kunci agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan menjalankan roda perekonomian. Infrastruktur yang pulih dengan baik akan menjadi fondasi utama bagi pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, serta pelayanan dasar di wilayah terdampak bencana.
“Infrastruktur sangat penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi dapat berjalan kembali. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus segera pulih, sehingga pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Saan.
Saan juga menekankan perlunya koordinasi yang aktif dan optimal dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar pembangunan infrastruktur pascabencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu, Saan menyoroti pentingnya koordinasi secara berkala terhadap pembangunan infrastruktur pascabencana, khususnya jembatan dan akses penghubung antarwilayah.
“Pembangunan jembatan tidak hanya yang menghubungkan antarprovinsi, tetapi juga akses hingga tingkat paling kecil, sampai ke desa-desa. Semua itu perlu dicek secara berkala agar pembangunan dapat merata dan terasa oleh masyarakat,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri anggota DPR RI lintas komisi dan fraksi, di antaranya Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, serta anggota Komisi V DPR RI Kawendra Lukistian, Ruslan M. Daud, Ghufran, Syarief Abdullah Alkadrie, Muhammad Lokot Nasution, Bakri, dan Zigo Rolanda.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi nasional untuk pemulihan pascabencana yang terencana, tepat sasaran, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Lutfi Hardito
0 Komentar