Saan Mustopa Bahas Masa Depan Bandara Jawa Barat,Husein dan Kertajati

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, bersama Komisi V DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dengan agenda rapat di Kantor Gubernur Jawa Barat. Rapat ini juga di gelar bersama Sekda Provinsi Jawa Barat, sebelum melanjutkan peninjauan langsung ke Bandara Husein Sastranegara, Jumat (03/10/2025).

Rapat kerja ini membahas perkembangan dua bandara strategis di Jawa Barat, yakni Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Keduanya dibangun dan dikelola untuk memperkuat konektivitas serta mendukung mobilitas masyarakat. Namun, pemanfaatannya hingga saat ini dinilai belum optimal. Kertajati masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan keterisian penerbangan, sementara Husein Sastranegara memiliki keterbatasan kapasitas operasional. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dari sisi efisiensi pengelolaan, kebutuhan anggaran pemeliharaan, hingga pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran transportasi udara di Jawa Barat. 

Sejumlah anggota DPR RI turut hadir, di antaranya Pimpinan Komisi V DPR RI Saiful Huda, Anggota komisi V DPR RI Fadoli , Mori Hanafi , Teguh Iswara, dan Anggota Komisi XII DPR RI Gulam Muhammad Saron. Hadir pula jajaran Kementerian Perhubungan, seperti Dirjen Perhubungan, Dirjen Integrasi Transportasi multimoda, serta jajaran Angkasa Pura, Airnav Indonesia, Bina Marga, BBWS Citarum, dan Cipta Karya. Dari unsur militer hadir pula Danlanud Husein Marsma TNI beserta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Saan Mustopa menekankan pentingnya pengelolaan dua bandara di Jawa Barat, yakni Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati), agar keduanya tidak saling meniadakan.

“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat. Jangan sampai karena ingin menghidupkan yang satu, yang lain justru ikut mati. Kedua bandara ini adalah aset Jawa Barat yang harus dimaksimalkan,” tegas Saan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi masih mengeluarkan biaya sekitar Rp50 miliar setiap tahun untuk mendukung operasional bandara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan perlunya langkah strategis agar anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi pengeluaran sia-sia.

“Kita ingin bandara ini memberikan manfaat dan kemaslahatan, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana yang besar, tetapi tidak berdampak pada masyarakat, tentu ini harus kita cari jalan keluarnya,” ujar Saan.

Diskusi juga menyoroti beberapa hal penting:

• Tantangan optimalisasi, di mana salah satu bandara dinilai belum berfungsi maksimal hingga saat ini.
• Masalah akses transportasi, di mana masyarakat cenderung lebih memilih Bandung daripada Kertajati.
• Solusi bertahap, dengan menentukan bandara mana yang lebih dulu dimaksimalkan, sambil memastikan keduanya bisa saling melengkapi.

Sebagai tindak lanjut, DPR RI akan merangkum seluruh masukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, Angkasa Pura, hingga Lanud. Semua pandangan tersebut akan dibahas dan diformulasikan lebih lanjut di DPR bersama instansi terkait, dengan tujuan mencari langkah yang paling memungkinkan untuk diambil secara bersama-sama.

[Ditolutfi]