Jakarta, 04 Juni 2026 – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas dalam menjalankan tugas negara. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Saan Mustopa mengaku prihatin atas terjadinya sejumlah persoalan hukum yang menjerat pejabat negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi bagi seluruh jajaran pemerintahan agar semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan Mustopa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selama ini secara konsisten menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi di berbagai kesempatan. Karena itu, seluruh pejabat yang dipercaya mengemban tugas pemerintahan harus menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan amanah publik.
“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” kata Saan Mustopa.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai kasus yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola di setiap kementerian maupun lembaga negara.
“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” ujarnya.
Saan Mustopa menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas integritas para penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap pejabat publik dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saan Mustopa menyatakan DPR mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara.
Menurutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkas Saan Mustopa.
0 Komentar