Info

Profil

Berita

PEKAN INI

Perjuangkan Pilkada Serentak, DPR Usul Anggaran Dibantu APBN

16 April 2015 - 13:17:47

JAKARTA - Komisi II DPR berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, sampai saat ini ada sejumlah daerah yang belum menganggarkan dana untuk pilkada serentak. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam tidak akan melaksanakan pilkada jika anggaran tidak disiapkan.

Rencana itu disampaikan anggota Komisi II Saan Mustopa kemarin (15/4/2015). Menurut dia, komisi II akan meminta penjelasan kepada Mendagri terkait beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk pilkada.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Mendagri harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Alasannya, penundaan pilkada akan berdampak pada pilkada serentak selanjutnya.

"Apalagi, itu tidak hanya satu daerah," ujarnya. Berdasar data KPU, 14 daerah belum mengalokasikan anggaran untuk pilkada. Padahal, KPUD sudah memulai tahapan pemilu pada 17 April, yakni perekrutan PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemilihan kecamatan).

Saan menerangkan, jika ditunda, pilkada sudah tidak sesuai esensinya. Sebab, ujar dia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, pemilihan kepala daerah dilakukan serentak.

Sebenarnya, Mendagri sudah mengeluarkan perintah kepada daerah yang bermasalah itu. Yakni, daerah harus mengalokasikan dana dari APBD untuk pilkada.

Meskipun, lanjut Saan, dana tersebut tidak dialokasikan untuk pilkada. Namun, daerah tidak menyanggupi permintaan tersebut lantaran tidak ada payung hukum yang mengatur.

Menurut Saan, Mendagri tidak bisa memaksakan APBD dipakai untuk pilkada. Apalagi, ungkap dia, belum ada payung hukum. Dia menganjurkan pemerintah memberikan anggaran dari APBN. "APBN harusnya bisa dibuat talangan dulu untuk pilkada," jelasnya.

Senada dengan Saan, Yandri Susanto menolak penundaan pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah tidak bisa diundur karena sudah ditetapkan di undang-undang.

"Kalau (pilkada, Red) diundur, presiden harus keluarkan perppu," jelasnya.

Politikus PAN itu menjelaskan, pemerintah harus segera mengatasi masalah tersebut. Yandri khawatir, jika pilkada diundur, akan timbul gejolak di daerah. Bukan hanya daerah yang belum menganggarkan dana untuk pilkada, daerah yang sudah mengganggarkan dana pun akan akan ribut.

"Pemerintah akan dicap tidak serius," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sekretaris Fraksi PAN itu mengaku, komisi II akan menolak diundurnya jadwal pilkada serentak. Menurut dia, solusinya adalah menggunakan APBN. Mendagri dan Menkeu harus duduk bareng untuk membahas penggunaan uang negara, bisa dipakai untuk pilkada serentak atau tidak.

"Kami minta mereka untuk segera memutuskan," jelasnya.

Seperti diberitakan, KPU berencana menunda pilkada di 14 daerah. Penundaan itu disebabkan daerah belum menganggarkan dana untuk pilkada serentak.

Komisioner KPU Ida Budhiati memaparkan, penundaan pilkada bisa dilakukan asalkan memenuhi tiga syarat. Yaitu, bencana alam, kerusuhan, dan gangguan lain. Tidak ada anggaran, menurut dia, masuk kategori gangguan lain. (aph/c10/diq/jpnn)

Berkat Adriansyah, DPR Usulkan Pembatasan Dana Kampanye

Christie Stefanie, CNN Indonesia
Rabu, 15/04/2015 09:44 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Fraksi PDIP Adriansyah pada Sabtu (11/4) saat Kongres IV di Bali. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan pilkada serentak yang akan digelar di 272 daerah di Indonesia pada akhir 2015 mendatang.

Apabila dugaan tersebut benar, Anggota Komisi II DPR Saan Mustopa menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi Komisi II. "Kalau memang kejadian itu benar ya, tentu itu sebagai sebuah pelajaran buat Komisi II dan KPU untuk bisa perketat (korupsi jelang Pilkada) itu," ujar Saan saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (13/4/2015).

Lebih lanjut, salah satu kebijakan yang akan diambil untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan membuat batasan untuk dana kampanye. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan hal tersebut yang masih akan digodok bersama KPU dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang masih belum rampung hingga saat ini.

"Kami sebenarnya ingin ada pembatasan dana atau belanja kampanye itu. Ini yang baru akan kami tanya ke KPU," jelasnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi ini mengungkapkan bahwa jauh sebelumnya, hal tersebut juga sudah menjadi salah satu perhatian dalam pembentukan Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk RUU Pilkada yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat.

Dalam Perppu Pasal 74 ayat 6 Mengenai Dana Kampanye dituliskan bahwa partai politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dapat menerima atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi dan kampanye. Jika dari perseorangan sebesar Rp 50 juta, dan badan hukum swasta sebesar Rp 500 juta.

"Kami kan ingin meminimalisir biaya politik kampanye. dalam batas tertentu, kampanye pun dilakukan oleh KPU. Ini cara-cara yang sebenarnya ingin kami lakukan untuk memperkecil cost politic," tegas Saan.

Usulan pembatasan dana kampanye dalam Pilkada serentak tampaknya bakal disepakati. Pasalnya, dalam uji publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembatasan dana kampanye salah satu poin yang disepakati dalam rancangan peraturan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pilkada 2015.

Pembatasan penggunaan dana kampanye akan dilakukan dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk di suatu provinsi atau kabupaten, dan kota serta jumlah wilayah administrasi yang berada di kawasan tersebut. Selain itu, standar biaya daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pertemuan juga menjadi salah satu indikator penentu besarnya penggunaan dana kampanye bagi tiap pasangan calon kepala daerah.

Dalam Pasal 12 ayat 3 RP KPU tentang Dana Kampanye disebutkan, pembatasan biaya kampanye akan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan kabupaten, serta kota setelah melakukan perhitungan seperti yang telah Ida jelaskan. Jika ada kelebihan penggunaan biaya kampanye, maka pasangan calon kepala daerah terkait wajib menyerahkan kelebihan tersebut ke kas Negara melalui KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Saan Mustopa minta KPU dan Bawaslu Kepri independen


Tanjung Pinang (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, ‎ Saan Mustopa meminta penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu Kepulauan Riau untuk bersikap independen dalam pelaksanaan Pilkada serentak Kepulauan Riau yang akan digelar Desember 2015.

Hal itu disampaikan Saan dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang, Senin.

"Penyelenggara Pilkada, dalam hal ini, KPU dan Bawaslu, tidak jarang justru jadi pelaku kisruh Pilkada sehingga  menjadi masalah di kemudian hari dan dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Saan.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, independensi penyelenggara Pemilu itu penting.

"Jangan sampai penyelenggara menjadi bagian dari kecurangan itu sendiri dan sebaiknya penyelenggara Pilkada tidak masuk dan ditarik-tarik oleh calon," kata Saan.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Target Demokrat Menangkan 30 Persen Pilkada 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan ada sejumlah persiapan yang dilakukan jelang Pilkada.

"Sekarang kami lagi mapping daerah mana saja yang basis Partai Demokrat," ujar Saan saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (13/4).

Lebih lanjut, Saan mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data Pemilu yang dilakukan pada 2009 dan 2014 lalu. Selain itu, lanjut Saan, perhatian khusus pun akan berikan kepada daerah-daerah yang dipimpin oleh kader partai berlambang mercy tersebut.

"Mana yang basis Demokrat, tentu kami fokuskan. Yang sekarang kami punya itu Jambi, Jawa Timur, NTB dan daerah lainnya yang punya kepala daerah dari Demokrat," jelas Anggota Komisi II DPR ini.

Saan pun mengungkapkan strategi khusus yang dibentuk oleh Partai Demokrat adalah berdasarkan pemahaman bahwa Pilkada merupakan momen yang strategis bagi partai politik. Maksudnya adalah untuk menjalankan visi dan program partai ke daerah-daerah.

Tidak hanya itu, Saan juga mengatakan Partai Demokrat menargetkan untuk memenangkan 30 persen Pilkada dari 269 Pilkada yang akan diselenggarakan pada Desember 2015 nanti. Kendati demikian, ia mengungkapkan harapannya agar pemenangan Pilkada 2015 ini dapat meningkat dibandingkan Pilkada periode sebelumnya.

"Target kami ingin memenangi 30 persen Pilkada. Itu minimal ya. Periode sebelumnya, kami ini kan selalu diurutan tiga besar. Kami ingin lebih dinaikkan," tegas Wakil Ketua Badan Legislasi ini. (pit)

Pekan Ini, Baleg DPR Bahas RUU Minol

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR berjanji akan segera membahas Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) pada pekan ini.

Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono mengatakan pada dasarnya seluruh fraksi telah bersepakat untuk segera membahas RUU yang menjadi prioritas 2015.

"Walaupun ada beberapa catatan tapi semua sepakat. Seluruhnya setuju untuk membentuk Panitia Kerja, yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustopa," kaatanya seperti dikutip dalam website resmi DPR, Selasa (14/4/2015).

Politikus Partai Gerindra ini berharap dengan RUU tersebut nantinya bisa menjadi pencegah munculnya efek negatif dari minuman beralkohol, termasuk minuman oplosan yang beredar di masyarakat.

"RUU ini sangat urgen, sehingga harus segera ditindaklanjuti.  Kami berharap, RUU ini bisa selesai tahun 2015," ujarnya. 

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ke Pelajar se-Kabupaten Karawang

KARAWANG, KarawangNews.com – Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Sosialisasi ini diikuti ratusan pelajar dari 10 SLTA se-Kabupaten Karawang, Sabtu (11/4/2015) siang di Resto Lebak Sari Indah, Jln. Interchange, Karawang Barat. Pada kesempatan ini, Saan Mustopa memaparkan fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden.

Anggota DPR RI mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan, kemudian mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Selain itu, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral juga politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

“Sehingga, sosialisasi 4 pilar ini adalah kewajiban kami sebagai DPR RI,” kata Saan, kepada ratusan pelajar yang hadiri dalam sosialisasi 4 pilar tersebut.

Sementara itu, 4 Pilar Kebangsaan Indonesia ini dipaparkan oleh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati Bandung, DR. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. Dalam paparanya dia menceritakan pada orde baru, kekuasaan presiden bisa dijatuhkan secara politik, tetapi setelah reformasi tidak bisa. Seperti Soeharto jatuh ketika situasi politik dan ekonomi tidak terkendali.

Dia juga memaparkan NKRI tidak boleh berubah, meski sebelumnya Indonesia pernah menganut sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS), tetapi berefek buruk yang menyebabkan pemberontakan dan perpecahan negara, sehingga merusak generasi selanjutnya.

Dengan demikian, NKRI ditetapkan yang memiliki makna sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, negara pun menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut dan kempercayaannya.

“Pada masa ini, 4 Pilar Kebangsaan Indonesia ini tidak boleh dirubah,” kata dia. (spn)

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Indonesia

KARAWANG, KarawangNews.com – Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Sosialisasi ini diikuti ratusan pelajar dari 10 SLTA se-Kabupaten Karawang, Sabtu (11/4/2015) siang di Resto Lebak Sari Indah, Jln. Interchange, Karawang Barat. Pada kesempatan ini, Saan Mustopa memaparkan fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden.

baca selengkapnya...























Fasilitasi Pemulangan Jenazah TKI ke Karawang

Rabu, 18 September 2013

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Saan Mustopa, menfasilitasi pemulangan jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di Arab Saudi. Jenazah Yulianah binti Misin, TKI dari Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa (17/9/2013).

Berdasarkan data yang dihimpun Yayasan Saan Mustopa Center (SMC), Yulianah meninggal karena sakit. TKI malang itu berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2008 melalui PT Panca Aji Banyu Sakti. Namun, sebulan kemudian Yulianah kabur dari rumah majikan tempatnya bekerja karena ada persoalan.

Menurut Subarna dari Yayasan SMC, Yulianah sempat putus kontak komunikasi dengan keluarga selama satu tahun. "Setelah itu,  Yulianah kembali berkomunikasi  dengan pihak keluarga yaitu dengan anaknya," ungkap Subarna.

Tapi, pihak keluarga justru mendapat kabar bahwa Yulianah meninggal. Subarna menjelaskan, PT Panca Aji Banyu Sakti selaku Perusahaan Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Yulianah hanya memberi uang Rp 2 juta kepada pihak keluarga.

"Katanya untuk biaya tahlil. Tapi tidak bisa memfasilitasi pemulangan Yulianah karena sudah lebih dari dua tahun habis kontrak," ucap Subarna.

Sementara itu, pihak keluarga juga tak bisa terlalu berharap pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Akhirnya Kang Saan (Saan Mustopa) memfasilitasi pemulangannya," ucap Subarna seraya menambahkan, jenazah Yulianah merupakan TKI keempat yang pemulangannya difasilitasi Yayasan SMC.

Sedangkan Saan yang ditemui terpisah di gedung DPR RI berharap agar BNP2TKI maupun pihak PJTKI yang memberangkatkan Yulianah bisa memberi respon positif. "Terutama terkait bantuan asuransi maupun hal yang lainnya yang bisa diberikan kepada keluarga almarhumah," jelas Saan yang juga caleg PD dari daerah pemilihan Kabuaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu. (jpnn)

BIOGRAFI

Jakarta, 23 September 2013

Saan Mustopa merupakan salah satu anggota DPR-RI dari partai Demokrat yang menjabat sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Saan Mustofa yang berasal dari daerah pilihan Jawa Barat VII berhasil melenggang ke Senayan setelah dirinya berhasil memperoleh suara maksimal saat pemilihan umum. Kini, pria yang lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 5 Juli 1968 ini bertugas di Komisi III yang menangani permasalahan Hukum, HAM dan Keamanan.

Di komisi III, Saan sempat digadang-gadang akan dijadikan ketua fraksi. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, bukan Saan yang ditunjuk melainkan Benny K Harman. Selain menjadi anggota komisi III, Saan juga ditunjuk untuk menjadi anggota badan anggaran DPR. Di partai Demokrat sendiri, Saan yang merupakan alumni IKIP Jakarta ini ditunjuk oleh Anas Urbaningrum untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal II (Wasekjen) periode masa bakti tahun 2010 hingga tahun 2015 mendampingi Ibas Baskoro yang menjadi sekretaris jenderal.

Pada tahun 2011, Lembaga riset Charta Politika memberikan penghargaan khusus kepada Saan Mustopa dalam Charta Politika Award 3. Politisi Partai Demokrat yang merupakan alumni Universitas Indonesia Jakarta ini dianggap sebagai politisi partai koalisi pemerintah paling berpengaruh di tahun 2011. Saan Mustopa terpilih dari hasil media tracking Charta Politika karena banyak pernyataannya dinilai menjadi inspirasi masyarakat Indonesia. Saan dikenal sebagai sosok yang santun dan ramah kepada media. Saan pulalah yang mempopulerkan istilah hama demokrasi untuk menyebut para koruptor.

Anggota DPR RI komisi III ini juga dikenal sangat dekat terhadap konstituennya, daerah pemilihan Jawa Barat VII. Saan sempat melakukan advokasi terhadap sejumlah keluarga TKI yang mengalami masalah di luar negeri. Selain itu, bapak satu anak ini pun sering melakukan kegiatan sosial di tempat kelahirannya, seperti, pengobatan sunatan massal seperti yang dilaksanakan di Desa Tunggakjati, Karawang, Jawa Barat, dan menyelenggarakan turnamen bola voli Saan Mustopa Cup antardesa se-Karawang. Bahkan, Saan juga menyelenggarakan turnamen futsal Saan Mustopa Cup antar-SMU se-Karawang bertujuan mencari bakat-bakat muda sekaligus menyediakan kegiatan positif untuk generasi muda.

Riset dan Analisa: Fathimatuz Zahroh

sumber: http://profil.merdeka.com/indonesia/s/saan-mustopa/

Sosialisasi Amandemen UUD 1945 Dengan Diskusi Debat Siswa

Sebagai bentuk sosialisasi amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Anggota Komisi III DPR RI Saan Mustopa melaksanakan debat diskusi amandemen UUD 1945 yang diikuti 8 sekolah menengah tingkat atas se-wilayah utara Karawang, Sabtu (17/12/2011) di SMAN 1 Batujaya.

Berita

Galeri

Yayasan Saan Mustopa Center

 
Copyright © 2015. Situs resmi Saan Mustopa
Design by FBTemplates | Distributed by Kaizentemplate.